Jambi - Pertamina EP Jambi kembali mencatatkan tonggak penting dalam pengelolaan migas nasional dengan keberhasilan memonetisasi gas bumi dari Lapangan Sengeti, Jambi. Proyek ini menjadi penjualan gas pertama dari Field Jambi setelah hampir satu dekade, sekaligus menandai dimulainya optimalisasi potensi stranded gas yang selama ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan akses pasar dan infrastruktur.

Lapangan Sengeti memiliki cadangan gas sebesar 14,76 BSCF dengan volume kontrak penjualan sekitar 13,4 BSCF yang direncanakan akan disalurkan selama tujuh tahun. Melalui proses pemilihan, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pembeli gas setelah memenuhi kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

Nilai penjualan gas secara bruto diperkirakan mencapai sekitar Rp1,6 triliun sepanjang masa kontrak. Nilai tersebut akan memberikan kontribusi ekonomi melalui mekanisme bagi hasil migas, pajak, dan ketentuan fiskal yang berlaku.

General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1, Mefredi mengatakan, Kamis (16/07/2026) keberhasilan komersialisasi Lapangan Sengeti memiliki arti strategis bagi Pertamina EP. Selain menghasilkan nilai ekonomi dari lapangan tersebut, proyek ini menjadi pilot project pengembangan stranded gas di Field Jambi, sekaligus menjadi referensi bagi percepatan komersialisasi lapangan-lapangan gas lainnya, seperti Sungai Gelam, Puspa, Puspa Asri, Simpang Tuan, hingga Meruap.

“Pengalaman mulai dari pematangan teknis, penyusunan skema rencana komersialisasi, market intelligence, proses pemilihan dan penetapan pembeli, hingga proses pengajuan permohonan Penetapan Alokasi dan Harga Gas kepada Menteri ESDM melalui SKK Migas, diharapkan menjadi pembelajaran penting dalam mempercepat pengembangan potensi gas yang selama ini belum termanfaatkan,” jelasnya.

Dari sisi daerah, proyek Sengeti diharapkan mampu memberikan efek domino bagi perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, serta tumbuhnya peluang usaha bagi pelaku UMKM di sekitar wilayah operasi, terutama pada tahap konstruksi maupun operasional. Pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengembangan proyek melalui koordinasi terkait perizinan, kesesuaian tata ruang, dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah.

Lebih jauh, Rahmat Keslani selaku Senior Manager Commercial Regional 1 PT Pertamina Hulu Rokan mengatakan keberhasilan Lapangan Sengeti membuka peluang pengembangan ekosistem gas di Provinsi Jambi.

“Semakin banyak lapangan gas yang berhasil dikomersialkan, semakin besar pula peluang hadirnya industri berbasis gas serta pembangunan infrastruktur energi yang dapat meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Dalam mendukung program swasembada energi nasional, gas dari lapangan Sengeti dimanfaatkan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri dan pembangkit listrik, termasuk di wilayah Batam, serta sektor strategis lainnya.

Mefredi, General Manager Pertamina Hulu Rokan Zona 1 mengatakan, keberhasilan monetisasi Sengeti menjadi awal dari strategi jangka panjang Pertamina EP dalam mengembangkan stranded gas di Jambi.

“Saat ini perusahaan juga tengah mempercepat proses komersialisasi beberapa lapangan lain, di antaranya Sungai Gelam yang saat ini sedang menunggu Penetapan Alokasi dan Harga serta izin prinsip tie in, Puspa dan Puspa Asri yang sedang diajukan permohonan Penetapan Alokasi dan Harga kepada Menteri ESDM, serta Simpang Tuan yang masih dalam tahap pematangan aspek teknis dan keekonomian,” jelasnya.

Melalui keberhasilan ini, Mefredi memastikan Pertamina EP berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya migas nasional secara berkelanjutan.

“Monetisasi Lapangan Sengeti tidak hanya menjadi keberhasilan penjualan gas pertama setelah hampir satu dekade di Field Jambi, tetapi juga menjadi fondasi bagi percepatan pengembangan stranded gas lainnya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat ketahanan energi Indonesia,” tutupnya. (*)

Yogyakarta -  Di balik target produksi untuk menjaga ketahanan energi nasional, industri hulu migas menghadapi tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yakni memastikan setiap kegiatan eksplorasi dan produksi tetap berada dalam koridor perlindungan lingkungan. Tanggung jawab tersebut mendorong SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Sumatera Bagian Utara memperkuat pemahaman serta koordinasi terkait aturan baru persetujuan lingkungan.

Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025 tentang Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta pada Rabu hingga Jumat, 15–17 Juli 2026.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Sebastian Julius, mengatakan regulasi lingkungan hidup menjadi pedoman penting dalam memastikan proses perizinan berjalan sesuai ketentuan. Ia menilai keselarasan pemahaman antara para pemangku kepentingan diperlukan agar kegiatan hulu migas dapat terus berjalan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

“Industri hulu migas tidak bisa lepas dari komitmen terhadap lingkungan. Kami bersama KKKS sepenuhnya mematuhi ketentuan yang ada demi menciptakan sinergi operasi migas yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mendukung penuh digitalisasi perizinan agar seluruh prosesnya lebih transparan,” ujar Sebastian.

Menurut Sebastian, penerapan sistem tersebut telah berjalan melalui penerbitan dokumen UKL-UPL dan AMDAL di wilayah operasi Sumatera Bagian Utara. SKK Migas menilai regulasi lingkungan mendukung pengelolaan risiko dan keberlanjutan operasional.

“Kami percaya dengan adanya regulasi ini, kegiatan eksplorasi dan produksi migas akan semakin terarah. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara operasional hulu migas yang baik dan upaya mempertahankan kualitas hidup lingkungan,” tuturnya.

Kegiatan hulu migas memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitar wilayah operasi, sehingga koordinasi antara industri, KLH/BPLH, dan pemangku kepentingan terkait menjadi penting. Melalui dokumen UKL-UPL dan AMDAL, potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi, dikelola, dan dipantau sejak awal, termasuk dalam penyusunan langkah mitigasi seperti pengelolaan emisi dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pemahaman terhadap Permen LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025 diperlukan agar proses perizinan di daerah dapat berjalan sesuai kewenangan, memiliki kepastian hukum, dan tetap memenuhi standar perlindungan lingkungan.

“Persetujuan lingkungan ini adalah bentuk pelayanan dari kami. Pelayanan harus berjalan cepat, transparan, dan akuntabel, tetapi tidak boleh menurunkan kualitas esensinya. Guna mewujudkan hal tersebut, kami di pusat mengembangkan tools AMDALnet agar prosesnya bisa dipantau secara terbuka,” ujar Nety saat memberikan sambutan.

Nety mengatakan AMDALnet digunakan untuk mendukung proses persetujuan lingkungan yang lebih transparan. Pemerintah juga memperbarui regulasi untuk memperjelas pembagian kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan.

“Melalui Permen 22 Tahun 2025 tentang kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan, telah diatur pembagian kewenangan yang jelas. Proses pengurusan tidak lagi menumpuk di pusat, melainkan didelegasikan ke pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, proses persetujuan lingkungan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.

Nety juga mengapresiasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang memfasilitasi forum tatap muka tersebut. Menurutnya, pertemuan langsung dapat membantu menyamakan pemahaman antarpemangku kepentingan mengenai penerapan kebijakan baru, melengkapi bimbingan teknis daring yang telah berlangsung setiap pekan.

Sebagai tuan rumah kegiatan, PHR menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan operasi. Perusahaan juga menerapkan digitalisasi proses serta standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan atau K3LL di Wilayah Kerja Rokan.

VP HSSE PHR Regional 1 Sumatera, Tujuan S. Silaen, mengatakan forum tersebut menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan penerapan kebijakan, khususnya di wilayah operasi yang saling berdekatan.

“PHR memaknai kegiatan ini sebagai momen yang sangat baik dan penting. Dengan wilayah operasi yang saling berdekatan, forum ini menjadi wadah efektif untuk saling berkoordinasi terkait hal-hal teknis di lapangan,” ujar Tujuan.

Menurut Tujuan, penerapan Permen Lingkungan Hidup terbaru menjadi bagian dari upaya KKKS di bawah pengawasan SKK Migas dalam memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan, termasuk dalam pengelolaan aspek lingkungan.

“Dalam Permen ini, tata kelola lingkungan menjadi amunisi penting bagi kami. Saat ini, negara menaruh harapan besar pada ketersediaan energi dari kita. Oleh karena itu, penerapan regulasi ini sangat relevan untuk mendukung kelancaran operasional yang bermuara pada penguatan ketahanan energi nasional,” jelasnya.

Terkait aspek kepatuhan, Tujuan menjelaskan, PHR Regional 1 Sumatera konsisten mengedepankan operasional yang bertanggung jawab melalui komitmen ketat pada matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang menjadi bagian integral dari dokumen AMDAL di setiap unit operasinya.

Tercatat Persetujuan Lingkungan melalui dokumen AMDAL integrasi persetujuan teknis (Pertek) dan rincian teknis (Rintek) untuk wilayah operasi Minas-Siak telah berhasil diperoleh PHR sejak awal 2026 (AMDAL untuk wilayah operasi DSF masih menunggu persetujuan Menteri LH). Kemudian Persetujuan Lingkungan melalui dokumen UKL-UPL untuk Sumur Eksplorasi Astrea 2 dan 3 telah didapatkan di awal pertengahan 2026. Hal ini mencerminkan semangat dan dedikasi dalam menjaga lingkungan dan pemenuhan environmental compliance assurance di operasional migas dari Blok Rokan.

Kemudian secara konsisten PHR juga terus menjaga hubungan baik dengan berkolaborasi intensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah setempat, SKK Migas Sumbagut hingga SKK Migas Pusat.

PHR berharap forum tersebut dapat memperkuat pemahaman bersama antara pemerintah, SKK Migas, dan KKKS dalam penerapan regulasi lingkungan, sehingga proses perizinan, kegiatan investasi, dan pengelolaan lingkungan di sektor hulu migas dapat berjalan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLH/BPLH, jajaran SKK Migas Jakarta dan Sumbagut, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta seluruh KKKS di wilayah Sumbagut.

Jambi - Dihamparan lebih dari 1.280 kolam ikan patin yang membentang di Desa Lopak Alai, Kabupaten Muaro Jambi, tumbuh sebuah cita-cita besar dari masyarakat setempat: menjadi desa sentra pembibitan patin unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan benih secara mandiri sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Langkah menuju cita-cita tersebut terus diperkuat melalui Program Pengembangan Masyarakat Desa Patin Terpadu dan Ekowisata Perikanan Lopak Alai yang diinisiasi Pertamina EP Jambi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak Kelompok Sentra Pembibitan Patin Sejahtera (SEPATA) melakukan kunjungan dan studi banding ke Balai Pembibitan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Sebanyak 15 anggota Kelompok SEPATA mengikuti kegiatan yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026) tersebut untuk mempelajari secara langsung berbagai aspek pembibitan ikan patin, mulai dari pengelolaan indukan, proses pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva, hingga pendederan benih siap tebar.

Bagi masyarakat Desa Lopak Alai, pembibitan merupakan mata rantai penting dalam pengembangan sektor perikanan. Selama ini, sebagian pembudidaya masih bergantung pada pasokan benih dari luar daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk membangun unit usaha pembibitan yang mampu menyediakan benih berkualitas secara berkelanjutan.

Melalui kunjungan tersebut, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga melihat secara langsung bagaimana sebuah sentra pembibitan dikelola secara profesional. Mereka berkesempatan mengunjungi fasilitas pembenihan, kolam induk, unit penetasan, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi bagian dari sistem pembibitan modern di BPBAT Sungai Gelam.

Kepala BPBAT Sungai Gelam, Nur Muflich Juniyanto, menyambut baik upaya pengembangan pembibitan yang dilakukan masyarakat Desa Lopak Alai. Menurutnya, keberhasilan suatu sentra pembibitan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

“Pembibitan yang baik membutuhkan pengetahuan, ketelitian, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif sehingga mampu mengembangkan usaha pembibitan yang produktif dan menghasilkan benih berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Pertamina EP Jambi menilai penguatan kapasitas masyarakat merupakan fondasi penting dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Melalui Program Desa Patin Terpadu, perusahaan tidak hanya mendorong peningkatan produksi perikanan, tetapi juga membangun rantai nilai yang terintegrasi mulai dari pembibitan, budidaya, pengolahan hasil, hingga pengembangan ekowisata perikanan.

Manager Community Involvement & Development Regional 1, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan bahwa pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi salah satu pendekatan utama dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Pertamina.

“Desa Lopak Alai memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan Sentra Pembibitan Patin Sejahtera (SEPATA), kami berharap masyarakat dapat semakin mandiri, memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, serta mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang dimiliki desa. Program ini juga diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain,” ungkap Iwan.

Hasil dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman anggota kelompok mengenai teknik pembibitan ikan patin, teridentifikasinya praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pembibitan, serta tersusunnya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membangun sentra pembibitan di Desa Lopak Alai. Selain itu, terjalin pula komunikasi dan peluang kemitraan antara Kelompok SEPATA dengan BPBAT Sungai Gelam sebagai mitra teknis dalam pengembangan program ke depan.

Dalam jangka panjang, Sentra Pembibitan Patin Sejahtera diharapkan menjadi fondasi utama terwujudnya Desa Lopak Alai sebagai Desa Patin Terpadu sekaligus sentra pembibitan patin unggulan dan tersertifikasi di Kabupaten Muaro Jambi. Kehadiran sentra pembibitan tersebut tidak hanya akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah serta membuka peluang usaha baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha, mimpi menjadikan Desa Lopak Alai sebagai pusat perikanan patin terpadu perlahan mulai diwujudkan. Dari kolam-kolam yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga, kini tumbuh harapan baru untuk membangun kemandirian ekonomi desa berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan.