Kota Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Pertamina melakukan pendalaman polemik penetapan kawasan zona merah milik Pertamina EP Jambi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Dalam rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi dan Bagian Pemerintahan Kota Jambi, Senin (19/1/2026), Pansus komitmen akan mengurai persoalan tersebut secara menyeluruh, objektif, dan berbasis data.

Ketua Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi, Muhili, mengatakan pembahasan zona merah tidak bisa dilakukan secara parsial.

Karena itu, DPRD secara bertahap memanggil berbagai pihak terkait, mulai dari unsur pemerintahan tingkat bawah hingga instansi teknis.

“Pansus sudah memanggil forum RT, pihak kelurahan, serta BPN Kota Jambi. Semua ini kami lakukan agar persoalan zona merah dapat dibuka secara terang dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, terungkap bahwa penetapan zona merah bersumber dari data Kementerian Keuangan.

Kondisi ini dinilai perlu dikaji lebih mendalam guna menghindari ketidaksesuaian antara peta, status lahan, dan kondisi faktual di lapangan.

“Kami ingin peta zona merah ini benar-benar akurat. Masyarakat berhak mengetahui dengan jelas apakah lahannya masuk zona merah atau tidak, serta apa dasar hukumnya,” tegas Muhili.

Ia menambahkan, BPN Kota Jambi bersama Bagian Pemerintahan Kota Jambi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Ke depan, Pansus juga akan memanggil instansi lain, seperti Bagian Aset Daerah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, guna mencocokkan seluruh data yang ada.

“Semua data akan kami sandingkan. Tidak boleh ada perbedaan informasi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Jambi, Ridho G. Ali, menjelaskan bahwa kawasan zona merah merupakan aset negara yang dikelola oleh Pertamina.

Ia mengungkapkan, pada awalnya aset tersebut merupakan milik Pertamina yang belum tercatat dalam neraca pembukuan sebagai barang milik negara.

Namun, pada 1 Agustus 2025, BPN Kota Jambi menerima surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang meminta dilakukan pengamanan terhadap aset negara tersebut.

“Zona merah ini tersebar di tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru. Secara keseluruhan terdapat sekitar 5.506 sertifikat yang berada di dalam kawasan tersebut,” tutupnya.

Kota Jambi - Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah Pertamina DPRD Kota Jambi menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penetapan kawasan zona merah Pertamina di Kota Jambi.

Salah satu sorotan utama adalah ketidakjelasan data serta titik koordinat zona merah yang dinilai belum mampu dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait.

Hal tersebut terungkap dalam rapat tertutup Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi bersama Pertamina EP Jambi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, serta Pemerintah Kota Jambi yang digelar di Kantor DPRD Kota Jambi.

Ketua Pansus Zona Merah Pertamina DPRD Kota Jambi, Muhili, mengatakan rapat tersebut tidak hanya membahas paparan teknis dari masing-masing instansi, tetapi juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat penetapan zona merah.

“Kami menyampaikan secara tegas bahwa penetapan zona merah ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak warga merasa dirugikan, sementara dasar penetapannya justru tidak bisa dijelaskan secara detail,” ujar Muhili, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, Pansus menemukan adanya ketidaksinkronan data yang disampaikan antarinstansi, khususnya terkait peta zona merah yang mencantumkan titik koordinat KMK 92.

Namun, ketika Pansus meminta penjelasan mengenai lokasi pasti titik koordinat tersebut, baik pihak BPN maupun Pertamina tidak dapat memberikan jawaban yang jelas.

“Kami tanyakan langsung di mana titik koordinat zona merah itu berada, tetapi tidak ada penjelasan yang pasti. Jika instansi teknis saja tidak mampu menjelaskan, wajar jika masyarakat mempertanyakan keabsahan zona merah ini,” tegasnya.

Kota Jambi - Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memberi perhatian serius terhadap persoalan penanganan sampah di Kota Jambi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi diminta serius menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas utama.

Pasalnya sampai saat ini masih ditemukan sejumlah titik penumpukan sampah di berbagai wilayah Kota Jambi yang menimbulkan keluhan masyarakat.

Persoalan sampah tidak boleh ditangani setengah-setengah karena berdampak langsung terhadap kenyamanan dan kesehatan warga.

“Masalah sampah ini harus ditangani secara serius dan menyeluruh. Masih ada titik-titik penumpukan yang dikeluhkan masyarakat, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Kemas Faried, Kamis (15/1/2026).

Selain terusb meningkatkan kesadaran masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup merupakan ujung tombak dalam penanganan sampah di Kota Jambi.

Karena itu, Kepala DLH diminta segera melakukan pembenahan, mulai dari sistem pengangkutan sampah, pengawasan di lapangan, hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Kemas Faried menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi, khususnya antara DLH, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak terkait lainnya.

Menurutnya, penegakan aturan yang konsisten diperlukan agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

“Kunci keberhasilan penanganan sampah adalah kerja bersama. Koordinasi DLH dengan Satpol PP dan instansi terkait harus diperkuat agar aturan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Kemas Faried juga menegaskan bahwa kemampuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam memimpin, salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya menuntaskan persoalan sampah.

Dengan penanganan yang optimal, Kota Jambi dapat tetap terjaga kebersihannya serta menjadi kota yang sehat dan nyaman bagi seluruh masyarakat.