Jambi - Penghentian sementara empat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) makanan bergizi gratis di Kabupatan Tanjung Jabung Timur Jambi, disesali, Novillya Dewi yang merupakan ketua pengurus Yayasan Nuansa Mitra Sejati, Rabu (11/02/2026) terpaksa angkat bicara, menjawab pemberitaan diberbagai media tentang penghentian operasional SPPG yang diduga akibat adanya markup harga oleh manajemen yayasan.
Novi membantah adanya dugaan mark-up harga tersebut. Pembelian bahan baku berdasarkan kesepakatan harga antara SPPG dengan suplier selaku penyedia bahan baku yang difasilitasi pihak yayasan. Kesepakatan harga juga tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditentukan Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten setempat.
Sejak dapur SPPG berdiri dan mendistribusikan makanan bergizi gratis bulan Agustus tahun lalu, kegiatan berlangsung lancar tanpa suatu halangan. Namun enam hari lalu pihak SPPG menolak persetujuan klaim belanja bahan baku yang sudah resmi diorder atau PO. Pihak SPPG beralasan harga tersebut diduga sudah di mark-up yayasan.
Penutupan sementara dilakukan pihak SPPG bersama Korwil MBG. Pihak SPPG juga meminta yayasan menandatangi pernyataan mutlak agar yayasan lah yang membayar semua kekurangan klaim tersebut. Yayasan menolak surat pernyataan mutlak yang dianggap merugikan tersebut.
"Guna membayar suplier yang sudah mendistribusikan barangnya, kami yayasan terpaksa nombok, menutupi pembayaran selama enam hari hingga mengalami kerugian sebanyak Rp. 603.420.420 Juta," terang Novi.
Pihak yayasan sudah melaporkan persoalan ini langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, lengkap dengan semua bukti tertulis agar persoalan ini segera diselesaikan.
"Setahu saya sesuai peraturan, pihak berwenang yang dapat melakukan penghentian pengoperasian suatu SPPG adalah BGN (Badan Gizi Nasional), bukan Korwil atau SPPG itu sendiri," sesal Novi.
Penutupan sementara empat dapur atau SPPG sangat merugikan ribuan penerima manfaat, pihak pemasok suplier, para pelaku umkm serta penghentian sepihak dianggap tidak mendukung program pemerintah.
Yayasan berharap proses penyelesaian segera dilakukan pihak BGN pusat.
