Sarolangun - Menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sarolangun menggelar kegiatan olahraga bersama yang diikuti personel Polres Sarolangun, Kodim 0420/Sarko, Forkopimda Kabupaten Sarolangun beserta Bhayangkari, Ibu Persit, Ibu PKK Sarolangun bertempat di Halaman Apel Mapolres Sarolangun, Jum’at (20/6/2025) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Sarolangun H. Hurmin, SE, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.I.K.,M.Si dan juga hadir Dandim 0420/Sarko diwakili Pabung Mayor CHK Dedy Afrizal, Ketua PN Ibu Novarina Manurung, S.H.. berikut para Pejabat utama Polres Sarolangun, serta tamu undangan dari jajaran Forkopimda.

Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.I.K.,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan ini bagian dari rangkaian perayaan Hari Bhayangkara ke-79, sekaligus wujud komitmen memperkuat sinergitas Polri bersama instansi terkait serta membangun kebersamaan dalam melayani masyarakat”, terang Kapolres.

Hari Bhayangkara merupakan momentum bersejarah yang menandai perjalanan panjang penuh dedikasi dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

Kapolres menambahkan bahwa, di usia yang ke 79 ini, kami berkomitmen memaksimalkan tugas pokok Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Dia berharap dengan adanya kegiatan olahraga bersama ini semakin mempererat hubungan dan kerja sama antara Polri dan Instansi terkait.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Sarolangun H. Hurmin. SE yang menyempatkan hadir dan menyambut baik inisiatif kegiatan tersebut. Menurutnya, hubungan baik antara Pemkab Sarolangun, Polri dan TNI juga instansi samping harus terus dijaga melalui komunikasi dan kolaborasi di berbagai bidang.

“ Kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pemkab Sarolangun TNI-Polri dan Forkopimda di Kabupaten Sarolangun ini berjalan seiring sejalan. Kegiatan seperti ini memperkuat semangat kebersamaan, menjauhkan ego sektoral, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif,” ungkapnya.

Kota Jambi - Dalam rangka memperkuat program ketahanan pangan nasional, Kepolisian Daerah (Polda) Jambi menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral pada di Lantai 3 Gedung Siginjai Polda Jambi pada Selasa, (17/06/2025)

Kegiatan ini dipimpin langsung  Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Bupati dan Walikota se provinsi Jambi, Kapolres jajaran serta berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Republik Indonesia terkait Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam hal pencapaian swasembada jagung. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat sistem ketahanan pangan daerah.

 “Polri dan jajaran telah membentuk Satgas Pangan dengan target 1 juta hektar lahan jagung nasional. Di Jambi, kita telah tanam di 629,20 hektar dan panen 376,34 ton. Ini menjadi bukti bahwa kita mampu, asal bersatu,” tegas Kapolda Jambi

Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan harus dihadapi dengan koordinasi dan langkah strategis. Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, instansi teknis, hingga swasta, untuk bahu membahu menyukseskan program swasembada jagung demi terwujudnya kedaulatan pangan.

“Melalui forum ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi, merumuskan strategi bersama, dan menjadikan Jambi sebagai motor penggerak swasembada pangan di wilayah barat Indonesia,” ujar Kapolda.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah bagian integral dari program nasional, termasuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis bagi siswa sebagai bagian dari Asta Cita Presiden.

“Berdasarkan data BPS, luas panen jagung di Jambi tahun 2024 meningkat 733 hektar dari tahun sebelumnya. Ini membuktikan potensi kita sangat besar jika kita kerja bersama,” ujar Wagub Sani.

Dalam sesi penutupan, Kapolda Jambi memberikan beberapa arahan strategis, di antaranya alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, perlunya sinergi swasta untuk membantu penyediaan lahan, percepatan distribusi alsintan dan pembibitan oleh pemerintah daerah, serta perlunya penambahan satu desa 1 hektar untuk seluruh kab/kota di Provinsi Jambi terkexuali Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kab. Kerinci

Rapat ini diakhiri dengan pencanangan komitmen bersama seluruh peserta untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Jambi - Hingga saat ini penyidik Ditreskrimum Polda Jambi terus mendalami laporan dugaan penyerobotan penyerobotan lahan dan pemalsuan surat yang dilakukan PT Karya Bunga Pantai Ceria (KBPC) terhadap lahan milik sejumlah warga Kabupaten Bungo seluas 6,1 hektar yang saat ini lahan tersebut masih dikuasai PT KBPC untuk aktifitas stockpile batubara.

Kasus penyerobotan dan pemalsuan ini dilaporkan Heri Haryanto warga Kabupaten Bungo pada bulan Mei tahun 2024 lalu, sedangkan terlapor, Samsudin merupakan Direktur PT KBPC.

Saat memberi keterangan, Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta menegaskan, hasil penyelidikan telah ditemukan dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan lahan yang dilakukan PT KBPC.

"Kami telah berkordinasi dan bekerjasama serta melakukan identifikasi terhadap surat sertifikat hak milik (SHM) yang dimiliki kedua belah pihak," katanya, Kamis (09/01/2025).

Disampaikan Andri, sudah melakukan verifikasi sertifikat tanah, tiga sertifikat milik warga serta satu sertifikat milik PT. KBPC.

"Untuk masyarakat ada tiga SHM dan ketiga SHM itu terdaftar di Kabupaten Bungo sedangkan SHM milik PT KBPC tidak terdaftar di Kabupaten Bungo melainkan terdaftar di Kabupaten Tebo dengan nama yang berbeda dari SHM milik KBPC," ujarnya.

Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi sudah meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan dan telah melakukan penyitaan terhadap sertifikat tanah yang asli dari Kabupaten Tebo yang menerangkan bahwa nomor blangko tersebut dari wilayah Tebo.

"Sertifikat tanah asli dari Kabupaten Tebo yang menerangkan bahwa nomor blangko tersebut dari wilayah Tebo dan milik seseorang atas nama Yusuf dengan luasan 324 m³ sedangkan PT KBPC menggunakan sertifikat dengan luasan 6,1 hektar untuk melakukan aktifitas stockpile batu bara," ungkapnya.

Penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti dan saat ini masih terus bekerja untuk mengambil keterangan.

"Jadi dugaan pemalsuan itu sudah dapat kita buktikan, pemeriksaan terhadap saksi ahli pidana sudah kita lakukan dan penyitaan dokumen sudah kita lakukan," bebernya.

"Kasus ini juga sudah disampaikan rekan-rekan di satgas mafia tanah untuk perkara ini kita tuntaskan karena korbannya adalah masyarakat," tutupnya.