Kota Jambi - Muji, tinggal di Perumahan Kenali Pratama, Kenali Atas Kota Jambi merupakan salah seorang dari ribuan warga yang mengeluhkan sertifikat tanah miliknya masuk dalam "zona merah" Pertamina.

Padahal ia membeli rumah tersebut secara resmi tahub 2002 lalu melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi.

Tak ada kendala dalam pengurusan balik nama sertifikat atas namanya. Namun saat hendak dijual, rumah yang sudah direnovasi itu tak dapat diproses.

“Alasannya, sebagian lahan yang saya miliki dikategorikan masuk dalam “zona merah” Pertamina,” ungkapnya, Jumat (19/9/2025).

Dari total lahan yang dimiliki, sekitar 20 persen disebut terkena status “zona merah”. 

Kondisi ini membuatnya kesulitan, karena tanah tidak bisa digunakan, dijual, maupun dijadikan jaminan.

Dugaan tumpang tindih 5.500 sertifikat berstatus hak milik warga dengan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan PT Pertamina EP Field Jambi (PEP Jambi) dalam kegiatan operasional migas.

Klarifikasi resmi pihak Pertamina EP Jambi menyatakan perusahaan menegaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan amanah dari pemerintah untuk mengelola aset BMN, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas operasi migas yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Field Manager PEP Jambi, Kurniawan Triyo Widodo, menjelaskan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai aturan.

“Aset yang kami gunakan sepenuhnya merupakan milik negara dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Penggunaannya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Terkait istilah “zona merah”, Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menggunakan istilah tersebut, baik dalam komunikasi formal maupun informal. Menurutnya, istilah itu berasal dari pihak lain dan bukan terminologi resmi yang dipakai PEP Jambi.

Meski demikian, PEP Jambi memastikan akan tetap membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik.

“Kami ingin memastikan keselamatan, kepastian hukum, keamanan, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat tetap terjaga di sekitar wilayah kerja,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Pertamina, PEP Jambi juga menekankan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui produksi minyak dan gas di wilayah Jambi.

“Komitmen ini sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi demi kepentingan bangsa,” tutur Tri.

Permasalahan tumpang tindih lahan ini kini menjadi perhatian publik. Warga berharap ada kepastian hukum yang adil agar hak kepemilikan mereka tetap diakui, sementara di sisi lain, operasional migas yang menjadi kepentingan negara juga tetap berjalan tanpa hambatan.

Kota Jambi - Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jambi melakukan Rapat Kordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Jambi, Rabu (03/12/2025) di Shang Ratu Hotel dengan mengundang unsur Muspida Provinsi Jambi yang berkaitan tugasnya melakukan pengawasan orang asing di Jambi.

Petrus Teguh Aprianto, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi menyatakan rapat kordinasi Timpora bertujuan menjaga stabilitas, keamanan, mengantisipasi serta meningkatkan kewaspadaan dari kedatangan orang asing yang masuk wilayah Jambi.

Rakor Timpora juga sebagai peningkatan kemampuan para petugas tim memahami peraturan dalam melakukan sosialisasi, pengawasan sampai penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran.

"Rakor Timpora mengantisipasi orang asing tidak melakukan pelanggaran maupun kegiatan kegiatan lain yg merugikan warga Jambi," terang Petrus.

Hingga saat ini terdapat kurang lebih 400 orang asing dengan berbagai maksud tujuan orang asing datang ke Jambi, melakukan investasi, survey, kuliah maupun lainya hingga perkawinan campuran.

Selain itu bekerja diperusahan perusahaan swasta terbesar yang ada di Jambi.

Pengawasan lalu lintas orang asing ini membuahkan hasil menemukan orang asing yang melakukan pelanggaran.

Pelanggaran dengan melakukan kegiatan tidak sesuai ijin tinggalnya hingga sebelas orang asing terpaksa dideportasi, dikembalikan ke negara asalnya.

"Beberapa pekan lalu, tiga orang asing asal negara Pakistan, kita deportasi karena tidak sesuai dengan ijin tinggalnya," tegas Kakanwil.

Pengawasan maupun sosialisasi terhadap aturan agar orang asing tidak melakukan pelanggaran secara periodik dilakukan.

Kota Jambi - Meskipun jenazah anaknya Syahrial Hasibuan, sudah dikebumikan, namun duka mendalam masih dirasakan orang tua dan keluarga.

Gabe Hasibuan, ayah korban yang tinggal di RT.41 perumahan Garuda Mayang, Kota Jambi mengatakan, betapa tidak sedih, informasi kematian anaknya di negara Kamboja, diperolehnya dari teman anaknya sesama pekerja migran.

Usai empat hari meninggal, pemulangan jenazah pun masih terkendala dokumen dengan alasan tempat anaknya bekerja tidak terdaftar, padahalnya korban memilik dokumen resmi paspor.

Berkat bantuan Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial barulah jenazah anaknya dapat dipulangkan, Sabtu lalu, kerumah duka.

Korban sudah bekerja di Kamboja sejak 2023, sebagai sales di sebuah perusahaan guna membantu ekonomi keluarga sebagai tulang punggung keluarga mereka.

Gabe Hasibuan melanjutkan ceritanya, hanya melalui sambungan telpon, pihak keluarga mendapat jawaban dari salah seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja, bila anaknya tewas akibat perkelahian dengan teman sekerjanya.

Itulah yang membuat keluarga kecewa serta mempertanyakan proses hukum terhadap pelaku yang belum ada kejelasanya.

"Saya sebagai orang tua, merasa tidak senang dan keberatan seperti hanya omongan saja dari kbri salah seorang staff bila pelaku disebut di penjara, kepingin saya diproses hukum, proses itu didokumentasikan disampaikan ke keluarga kami", pintanya.

Menanggapi adanya pekerja migran meninggal di Kamboja, Rabu (03/12/2025) Petrus Teguh Aprianto, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi menyatakan, korban memiliki dokumen resmi paspor dikeluarkan kantor Imigrasi Kuala Tungkal dengan tujuan jalan-jalan atau berwisata ke Kamboja, bukan sebagai pekerja.

Tercatat sudah tujuh kali pulang pergi ke Kamboja, pihak tidak mengetahui selama kurun waktu perjalalan itu korban mendapat tawaran pekerjaan di Kamboja.

Pihak Imigrasi Jambi tidak mengetahui penyebab kematian korban maupun proses hukum karena tidak mendapat informasi yang pasti terkait hal tersebut.

"Saat pengurusan paspor melalui online, wawancara dengan petugas di kantor Imigrasi, bahwa mengaku akan jalan jalan berwisata ke luar negeri. Secara dokumen sudah benar sesuai ketentuan. Kalau kejadiannya kami tidak mendapatkan informasi pasti, hanya mendapat info ada warga J ambi yg meninggal di Kamboja," terang Petrus.

PIihak keluarga berharap ada kejelasan secara resmi disampaikan perwakilan pemerintah yang ada di Kamboja guna keluarga mendapatkan keadilan serta pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.