Kota Jambi - Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih didampingi Kepala Dinas DMPPA, Kepala Kesbangpol dan Kepala OPD dilingkungan Pemkot Jambi, Sabtu (04/05/2024) menghadiri acara Halal Bihalal Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. 

Bertema “Tekad Kuat Mewujudkan Generasi Muda Cinta Adat Dan Budaya, Sucikan Diri Dengan Silaturahmi”, ini dilaksanakan di Aula LAM, juga turut dihadiri Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Ketua LAM Kota Jambi, Datuk Nawawi Ismail, Kepala Pengadilan Agama Kota Jambi, dan para Datuk, serta Datin SeKota Jambi.

“Ini merupakan pengalaman saya, ini adalah suatu ajaran yang menunjukkan kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa. Atas nama pemerintah Kota Jambi saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin atas apa yang telah dilakukan, semoga langkah kita bisa terus diberi kemudahan, dan kebersamaan bagaimana LAM kota Jambi ini berkontribusi untuk pembangunan kota Jambi,” ucap Sri pada sambutannya.

Tidak hanya itu, dalam moment Halal Bihalal ini Sri juga menyampaikan dua hal yang tentunya dapat menambah kuat nya sinergi antara Pemkot Jambi bersama LAM, pertama mengenai dan memastikan masuknya Adat dan Budaya dalam muatan lokal pendidikan, serta kedua Diorama untuk mengabadikan sejarah kota Jambi, untuk menjadi alat yang bisa mengenalkan seperti apa kota Jambi dulunya sampai dengan saat ini.

"Diorama merupakan benda miniatur tiga dimensi yang menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Mudah-mudahan kesungguhan pemerintah kota dan juga LAM kota Jambi ini dengan kebersamaan bisa sama-sama nanti segera mewujudkan untuk men-support dan bisa kita segera implementasikan di tahun 2024 ini,” kata Sri.

“Tujuan dari Diorama ini adalah memberitahu tentang keunggulan Kota Jambi. Yang nantinya menarik wisatawan dapat meningkatkan PAD. Karena kita merupakan garda terdepan di Provinsi sebagai ibu kota.”

Sri juga mengatakan bentuk support dari pemerintah kepada LAM telah memfasilitasi, seperti pemberian kendaraan dinas bagi Ketua LAM kota Jambi, dan tentunya anggaran yang sudah dimasukan dalam Peraturan Wali kota.

“Jadi kita sama-sama cermati bersama, kita kawal prosesnya, karena masalah anggaran ini kita di atur oleh aturan dalam pemerintahan, namun telah kita ajukan dan masukan dalam Perwal, sekarang telah disinkronkan di Kementrian Hukum dan HAM, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur.”

"Kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi teruslah berupaya melestarikan adat dan budaya melayu ini, jalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga dengan dinamika zaman sekarang yang serba digital serta pemanfaatan teknologi canggih, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi mampu mentransformasi menjadi benteng utama pertahanan adat dan budaya melayu,” pungkas Sri.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua LAM melalui Sekretaris LAM Kota Jambi Datuk Atzwan mengatakan bahwa halal bihalal ini sebagai moment silahturahmi, guna memperkuat tali silahturahmi.

“Terimakasih atas support nya kepada LAM Kota Jambi selama ini,” ucap Sekretaris LAM Kota Jambi.

Terkait kebutuhan dan administrasi yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Jambi, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkot.

“Dengan anggaran yang ada dalam satu tahun 176 juta di tahun 2024, jadi di momentum ini kepada Pemkot Jambi yang dihadiri langsung Pj Wali Kota untuk dapat selalu sumbangsih dan sinergi nya bersama LAM Kota Jambi,” singkat Atzwan.

Dikesempatan yang sama, hal serupa juga disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini, dimana ajang ini merupakan momen guna mempererat tali silahturahmi antar lembaga bersama pemerintahan.

“Atas nama Pemprov Jambi saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan memberikan penghargaan setingg-tingginya terhadap LAM karena telah menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan.”

“Mari kita dukung setiap tugas pemerintahan, mari bersama menjaga kondusifitas. Agar situasi Kota tetap aman dan terkendali,” pungkas Sekda Sudirman.

Kota Jambi - Pemerintah Kota Jambi kembali melakukan aksi pengendalian harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasaran. Terutama untuk komoditas bawang merah yang mengalami trend kenaikan harga, Pemkot Jambi mendatangkan bawang merah dari daerah penghasil, yaitu Kabupaten Brebes.

“Untuk langkah intervensi pengendalian harga selama sepekan kedepan, kami mendatangkan 2 ton bawang merah dari Kabupaten Brebes,” ujar Sri Purwaningsih, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Jum’at (03/05/2024)

Intervensi pengendalian harga tersebut ujar Sri, adalah sebagai wujud implementasi langkah kongkrit Pemkot Jambi untuk memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terjangkau oleh masyarakat dan ketersediaan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

“Secara nasional memang ada kenaikan harga untuk bawang merah, begitu juga di Kota Jambi kami lihat ada kenaikan. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ditengah masyarakat,” jelasnya.

Secara nasional memang ada kenaikan harga untuk bawang merah, begitu juga di Kota Jambi kami lihat ada kenaikan. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga ditengah masyarakat,” jelasnya.

Sri juga sebutkan bahwa Pemkot Jambi akan melakukan operasi pasar bawang merah selama sepekan kedepan, disejumlah pasar di Kota Jambi.

“Kita akan gelar operasi pasar bawang merah dan juga ada cabai merah, beras, gula, dan minyak di beberapa pasar tradisional. Seperti Pasar Talang Banjar dan lainnya. Harganya terjangkau. Masyarakat silahkan berbelanja dengan bijak, beli secukupnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jangan khawatir, kami pastikan stok cukup dan tersedia di Kota Jambi. Semoga ini membantu masyarakat menghemat pengeluaran untuk kebutuhan belanja,” pungkas Sri.

Birokrat Kemendagri ini berharap langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemkot Jambi tersebut akan berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi, terutama menjaga ketersediaan pasokan dan pengendalian harga komoditas yang cukup bergejolak di Kota Jambi.

Pembelian bawang merah di Kabupaten Brebes merupakan implementasi dari Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang telah diinisiasi oleh Pemkot Jambi dengan Kabupaten Brebes sejak tahun lalu.

Pembelian bawang merah tersebut, dipimpin langsung oleh Asisten Sekda Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Amirullah dan Kadisperindag Kota Jambi, Amran di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Begitu juga untuk komoditas lain seperti cabai dan beras, Pemkot Jambi juga telah menjalin kerjasama daerah dengan beberapa pemerintah daerah lainnya. Untuk pembelian komoditas, Pemkot Jambi juga menggandeng Koperasi Pegawai Negeri KPN-KPKJ.

Pembelian komoditas ini juga didukung penuh oleh Bank Indonesia yang membantu pembiayaan distribusi dan pengangkutan dari penghasil hingga ke Kota Jambi.

Subsidi harga juga menggunakan dana BTT, yang dialokasikan khusus untuk pengendalian inflasi di Kota Jambi. Subsidi harga tersebut bertujuan untuk memastikan harga di Kota Jambi tetap sama dengan harga di daerah penghasil.

Sebelumnya, Kota Jambi juga telah mengimplementasikan kerjasama daerah lainnya, dengan melaksanakan pembelian cabai merah di Kabupaten Sleman dan Purworejo untuk pengendalian harga dan pasokan di Kota Jambi, yang saat itu mengalami kondisi kenaikan harga cabai merah secara signifikan. Upaya tersebut membuahkan hasil positif, terbukti trend harga cabai merah di Kota Jambi hingga saat ini cenderung stabil terkendali.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj.) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih telah menyiapkan beberapa rencana strategis dan juga sekaligus telah mengimplementasikan upaya kongkrit pengendalian inflasi Kota Jambi, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang selama tahun 2024.

Pemkot Jambi gencar melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk stabilisasi harga dan terjaminnya ketersediaan pasokan di tengah masyarakat. Upaya yang telah dilakukan antara lain, Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah, subsidi atas komoditas Volatile Food, Sidak pasar dan gudang, gerakan menanam dan kerjasama daerah dengan daerah penghasil.

Langkah kongkrit upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi tersebut diharapkan dapat membantu menjaga perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, sehingga kemudian berdampak pada terkendalinya inflasi di Kota Jambi.

Kota Jambi - Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih membuka acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Sosial Kota Jambi bertempat di Aula Bappeda, Kamis (02/05/2024). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024”.

Sri menyampaikan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini diselenggarakan sebagai media evaluasi, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja pelayanan oleh aparatur. Selain itu juga FKP diharapkan dapat menjadi wadah membangun partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan pelayanan publik.

“Memberikan layanan yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan adalah kewajiban. Serupa amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.”

“Dalam Undang-undang tersebut juga telah mengamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem yang adil, transparan dan akuntabel,” jelas Sri.

Bentuk pengikutserta masyarakat dalam menjalankan layanan publik, Pj Wali Kota Sri mengatakan, dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, memberikan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

“Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).”

“Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat merekomendasikan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima,” sebut Sri.

Sri Purwaningsih berharap melalui acara FKP Dinas Sosial ini dapat menguraikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara Pemerintah Kota Jambi dan masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan FKP ini semoga bisa menjadi sarana menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Kota Jambi, sehingga akan terwujud pelayanan yang prima dan tentunya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi yang kita cintai ini,” tukasnya.

Kegiatan yang mengangkat tema “Optimalisasi Layanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2024” ini menampilkan berbagai pemangku kepentingan terkait yang mempunyai hubungan dengan pelaksanaan urusan sosial.