Kota Jambi - Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, menerima kunjungan audiensi dari Courtesy Call (CC) PT Pertamina pada Kamis (7/8/2025).

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja Kapolda Jambi ini membahas kerja sama antara Polda Jambi dan PT. Pertamina dalam menjaga keamanan kegiatan penambangan minyak, khususnya yang melibatkan masyarakat, sesuai dengan kebijakan terbaru Kementerian ESDM.

Dalam sambutannya, VP HSSE Program Holding Ade Gunawan menyampaikan apresiasi kepada Polda Jambi atas dukungan dan kerja sama yang sudah terjalin. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pertamina dan aparat keamanan menyusul diberlakukannya Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang mengatur legalisasi hasil tambang rakyat.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama dari Polda Jambi. Berdasarkan laporan kami, kegiatan penambangan rakyat di Provinsi Jambi berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat,” ujar Ade Gunawan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jambi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah, terutama di sektor pertambangan. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat tiga lokasi aktivitas illegal drilling di Provinsi Jambi, yakni di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Saat ini sekitar 8.000 sumur telah didata untuk proses verifikasi oleh Kementerian ESDM.

“Sebelum adanya Permen ESDM No.14, kami sudah melakukan berbagai penindakan terhadap pelaku illegal drilling. Namun, karena hal ini menyangkut mata pencaharian masyarakat, maka sumur-sumur baru terus bermunculan,” ujar Kapolda Jambi.

Sementara itu, Dirintelkam Polda Jambi Kombes Pol. Hendri Hotuguan Siregar menyoroti aspek keamanan dalam praktik pengeboran minyak rakyat. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung hanya memahami teknik pengambilan minyak tanpa memperhatikan keselamatan dan prosedur pengamanan.

“Pertamina hanya menerima minyak dari masyarakat, namun masyarakat tidak memahami sistem pengamanan dari hulu ke hilir. Hal ini dapat memicu potensi gangguan kamtibmas, sehingga perlu dilakukan pendekatan regulatif dan sosialisasi menyeluruh,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengawal praktik pertambangan minyak rakyat yang aman dan legal di wilayah Provinsi Jambi.

Muaro Jambi - Kelompok tani binaan Pertamina EP Jambi, Tani Suka Bersatu berhasil memanen 5 ton jagung manis dan 1,5 ton tomat. Produksi melimpah yang mampu memastikan pasokan bahan makanan aman untuk Kabupaten Muaro Jambi.

Senyum merekah nampak dari wajah anggota kelompok Tani Suka Bersatu ketika melihat hasil panen pada akhir Maret 2025 lalu. Sebanyak 5 ton jagung manis dan 1,5 ton tomat itu kemudian didistribuskkan ke pasar induk Angso Duo dan Talang Gulo. Meski demikian, tidak hanya para petani yang sumringah, Pertamina EP Jambi pun ikut tersenyum bangga pada agenda memanen bersama yang berlangsung pada Selasa, 25 Maret lalu.

Pjs Manajer Pertamina EP Jambi Zainudin menyebut keberhasilan panen ini bukan yang pertama. Pertamina EP menurutnya telah memulai Program Pertanian Terpadu di Muaro Jambi sejak tahun 2020.

“Kelompok tani terus didukung untuk mengembangkan kapasitas hingga beberapa kali sukses panen. Kami ikut bangga karena artinya program ini berhasil dan menjadi wujud nyata tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Zainudin menambahkan, panen kali ini adalah buah dari kerja keras penggarapan 1,5 hektar lahan yang ditanami komoditas pangan jagung dan tomat. Karena keberhasilan panen kali ini, pada tanam raya berikutnya kelompok ini mendapat kepercayaan pinjam pakai lahan 4,5 hektar milik pengembang yang lahannya masih ‘tidur’ agar lebih produktif. Lahan tersebut akan ditanami jagung pipil, yakni bulir jagung yang telah dipisahkan dari tongkolnya (bonggol).

Ketua Kelompok Tani Suka Bersatu Sukisno menilai keberhasilan panen tidak lepas dari pendampingan pihak Pertamina EP Jambi. Selain modal bibit dan alat, pelatihan pada petani merupakan modal yang paling terasa manfaatnya. Pelatihan yang diberikan meliputi cara mengolah tanah, mengendalikan hama, teknik tanam, pemilihan bibit hingga pemasaran pasca panen.

Sebelum menanam jagung dan tomat, kelompok ini sempat menanam jenis hortikultura seperti kacang tanah, cabe merah, cabe hijau, hingga sayuran. Kini mereka semakin mahir menentukan jenis tanaman sesuai musim, risiko, dan kebutuhan pasar sehingga nilai ekonomi setiap panen semakin tinggi.

Kelompok Tani Suka Bersatu mampu menunjukkan kiprahnya dalam menjaga ketahanan pangan. Mereka menjadi salah satu kelompok tani yang dipercaya Kabupaten Muaro Jambi dalam mengendalikan inflasi bahan pangan tahun 2023 dengan menanam cabe dan bawang.

Capaian ini sesuai dengan standar peta jalan program pengembangan masyarakat dari SKK Migas, idealnya masa pembinaan maksimal berlangsung lima tahun. Tahun 2025 kelompok tani Suka Bersatu siap untuk mandiri, perusahaan akan fokus pada pengembangan Kelompok Wanita Tani.

Kota Jambi - Tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan, menyampaikan apresiasi atas pernyataan dan tindakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, berupaya menyelamatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Raden Mattaher.

Menurut Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas Jambi ini, langkah yang diambil adalah bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat Jambi.

"Saya sangat mendukung perjuangan wakil rakyat Ivan Wirata untuk kemanusiaan di Jambi," kata Usman, kemarin, Jumat, (29/11/2025).

Dengan begitu, mantan anggota DPR RI tiga periode dengan pengalaman di komisi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional, berharap pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher dapat segera pulih dan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Jambi.

"Langkah tersebut bukti nyata untuk melindungi kesehatan masyarakat," kata Usman juga mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode.

Usman kemudian berbagi pengalaman pribadinya saat beberapa hari di RSUD Raden Mattaher.

"Saya biasanya chek up di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, tetapi kali ini saya terlambat ke Jakarta, akibatnya keliking kiri saya harus diamputasi, sudah tidak bisa tertolong lagi karena diabet tinggi," kata Usman.

Sebelum itu, Usman selama dua hari di RSUD Raden Mattaher harus diobservasi tentang kesiapan.

"Tetapi menurut dokter saya harus istirahat karena saya harus istirahat makan obat pelancar darah, minggu depan saya masuk lagi. Keesokkan harinya baru dilakukan tindakan operasi berjalan lancar, diperkirakan hanya 30 menit," ucap Usman.

Namun, pengalaman yang paling membekas bagi Usman adalah saat ia melihat langsung antrean panjang pasien dari kalangan kurang mampu yang menunggu operasi dan obat.

"Sampai saya waktu di RSUD, saya minta resep dokter untuk beli obat di apotek swasta. Karena seharusnya obat untuk saya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang tidak mampu, kecuali hanya cairan infus selama dirawat. 2 hari setelah tindakan saya pulang," sebut Usman.

Selama di sana, Tuhan yang Maha Esa tampak jelas menunjukkan kepada Usman tentang situasi RSUD Raden Mattaher tersebut.

"Saya menilai ketidakmampuan pengawasan pemerintah terhadap penyediaan obat-obatan. Saya sangat setuju dengan perjuangan Wakil Rakyat Provinsi Jambi saudara Ivan Wirata tentang pemotongan segala anggaran di Pemda Provinsi Jambi demi penyediaan obat untuk menyelamatkan nyawa rakyat yang lagi menderita daripada untuk keperluan lain-lain," ucap Usman.

Usman mengatakan bahwa masalah obat-obatan adalah masalah mendesak yang tidak bisa ditunda.

"Kalau jalan berlobang masih bisa ditunda untuk ditutup, tapi kalau obat yang terlambat, maka nyawa manusia yang melayang," kata Usman.

Usman lantas memberi kritik terhadap kinerja Gubernur Jambi Al Haris yang dipilih langsung oleh rakyat.

"Tolong pikirkan wahai yang mengaku Pemimpin Jambi. Ini sekaligus sebagai koreksi kinerja pemerintah yang dipilih rakyat selama ini. Wakil rakyat tolong awasi kinerja pemerintah tentang keselamatan nyawa manusia yg membutuhkan pertolongan medis," ujar Usman.

"Hal ini juga akan saya laporkan kepada teman saya Inspektur Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI untuk dilaporkan kepada Menyeri Kesehatan RI tentang situasi RSU Raden Mattaher Jambi demi nyawa manusia yang membutuhkan pertolongan," lanjut Usman.

Sebelumnya, Ivan Wirata menegaskan bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi telah memfinalisasi pembayaran sebesar Rp35 miliar sebagai angsuran dari total utang RSUD Raden Mattaher yang mencapai Rp85 miliar.

Pembayaran diharap dapat segera mengatasi masalah kekurangan obat dan gangguan pelayanan yang terjadi di rumah sakit tersebut.

Ivan Wirata menekankan kondisi rumah sakit yang memprihatinkan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Obat tidak ada, pelayanan terganggu, dan masyarakat yang jadi korban. Rujukan tidak boleh ditolak, pasien tidak boleh ditolak. Karena itu, ini harus segera diselesaikan,” tegas Ivan Wirata.

Dalam upaya menyelamatkan pelayanan kesehatan, seluruh fraksi di DPRD Jambi sepakat untuk menggeser anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan sebesar Rp66 miliar dengan sistem tunda bayar. Ivan Wirata menjelaskan kebijakan ini diambil tanpa melakukan pemotongan atau penghapusan hak ASN, berbeda dengan kebijakan yang diambil di Provinsi Riau.

“Di Riau, TPP dipotong 30 persen. Di Jambi tidak ada pemotongan. Kita hanya menunda bayar, bukan menghilangkan hak ASN. Ini kebijakan pro rakyat—kesehatan masyarakat harus lebih dulu ditolong,” jelasnya.

Ivan Wirata kembali menegaskan gangguan pelayanan di RSUD Raden Mattaher akan berdampak paling besar pada masyarakat kecil yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan tersebut.

“Ini bukan soal kepentingan pribadi atau kelompok. Ini soal rakyat. Ketika RSUD lumpuh, yang paling susah itu masyarakat kecil yang datang dalam kondisi butuh pertolongan. Maka, keputusan ini harus berpihak pada mereka,” tegasnya.