jambireport.com - berita digital pilihan kito

Kompolnas RI Cek Langsung Transparansi Seleksi Taruna Akpol di Polda Jambi

Hukrim

Jambi – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia melakukan pengecekan langsung terhadap proses seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jambi, Sabtu (25/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus UNAMA Kota Baru, hadir langsung pada kegiatan terbaru Komisioner Kompolnas, Dr. Supardi Hamid, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P Siregar, Karo SDM Polda Jambi Kombes Pol. Handoko

Dalam kegiatan tersebut, Kompolnas meninjau pelaksanaan tes Computer Assisted Test (CAT) psikologi yang tengah diikuti para peserta seleksi.

Komisioner Kompolnas, Dr. Supardi Hamid, menyampaikan bahwa pihaknya secara langsung memantau tahapan seleksi guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme.

“Kami dari Kompolnas melihat secara langsung bagaimana proses seleksi berlangsung. Kemarin kami meninjau tahap kesehatan, dan hari ini kami menyaksikan tes CAT psikologi calon taruna Akpol,” ujarnya.

Ia menilai, Polda Jambi sebagai panitia daerah telah menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan seleksi dengan menghadirkan inovasi serta mekanisme yang menjamin keadilan bagi seluruh peserta.

“Saya melihat pelaksanaan tes ini berjalan dengan fair. Peserta mengambil nomor secara acak dan duduk sesuai nomor tersebut. Ini menunjukkan komitmen panitia daerah dalam menjaga integritas proses seleksi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kompolnas menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan seleksi, termasuk penyampaian hasil kepada peserta dan orang tua secara terbuka.

“Kita harus memastikan proses ini berjalan transparan. Hasil seleksi harus disampaikan secara terbuka agar peserta maupun orang tua mengetahui alasan jika tidak lolos, sehingga dapat memahami secara objektif,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengawasan yang dilakukan Kompolnas tidak hanya di Polda Jambi, namun secara nasional di seluruh jajaran Polda guna menjamin kualitas dan profesionalitas proses penerimaan anggota Polri.

“Kami melakukan pengawasan secara nasional, tidak hanya di Polda Jambi, tetapi juga di Polda lainnya untuk memastikan seluruh proses penerimaan berjalan profesional,” pungkasnya.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Polda Jambi berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan proses seleksi penerimaan calon taruna Akpol secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

“Polda Jambi menyambut baik kehadiran Kompolnas sebagai bentuk pengawasan eksternal guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Kami memastikan tidak ada praktik kecurangan dalam proses ini,” ujar Kabid Humas.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh mekanisme seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan seleksi dengan mengedepankan transparansi, termasuk memberikan akses informasi hasil kepada peserta dan orang tua. Ini sebagai wujud komitmen kami dalam mencetak calon-calon perwira Polri yang unggul dan berintegritas,” tutupnya.

Polda Jambi Gelar Upacara PTDH, Empat Personel Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Hukrim

Jambi – Polda Jambi menggelar Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap empat personel yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Hitam Mapolda Jambi dan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar.

Upacara tersebut dihadiri juga oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. B. Ali, Kepala Ombudsman Jambi, Tim Kompolnas RI, Irwasda Polda Jambi, para Pejabat Utama Polda Jambi, serta personel Polda Jambi.

Dalam prosesi upacara, dilakukan pembacaan keputusan Kapolda Jambi, dilanjutkan dengan penanggalan seragam dinas Polri serta pemberian tanda silang pada foto personel yang diberhentikan. Dua di antaranya dilaksanakan secara in absentia.

Adapun empat personel yang dikenakan PTDH yakni Brigpol Derry Adriansyah, Briptu Yosva Rengga, Bripda Samson Pardamean, dan Bripda Nabil Ijlal Fadlul.

Dalam amanatnya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa upacara PTDH merupakan bentuk komitmen tegas institusi Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik di lingkungan kepolisian.

“Upacara PTDH pada hari ini merupakan wujud komitmen pimpinan Polri terhadap setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” tegas Kapolda.

Kapolda Jambi juga menekankan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat adalah konsekuensi yang harus diterima oleh setiap anggota yang melanggar aturan.

“Pemberhentian ini merupakan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, seluruh personel harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam pelaksanaan tugas,” lanjutnya.

Kapolda turut mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi dan pembelajaran.

“Jadikan peristiwa ini sebagai renungan bagi kita semua, khususnya anggota Polda Jambi, agar senantiasa melaksanakan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa pelaksanaan PTDH ini merupakan bentuk nyata komitmen Polda Jambi dalam menjaga marwah institusi Polri.

“Kapolda Jambi menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran yang mencederai kehormatan institusi Polri. Penegakan kode etik akan terus dilakukan secara tegas, profesional, dan transparan,” ujar Kabid Humas.

Ia juga menambahkan bahwa langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras sekaligus pembelajaran bagi seluruh anggota.

“Diharapkan seluruh personel Polda Jambi dapat mengambil hikmah dari peristiwa ini dan semakin meningkatkan disiplin, integritas, serta profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tutupnya.

Polda Jambi Ungkap Praktik Penyalahgunaan Gas Subsidi, Tiga Orang Diamankan

Hukrim

Jambi – Polda Jambi melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menggelar konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana perlindungan konsumen di bidang minyak dan gas (migas) bertempat di Lobby Gedung B Polda Jambi, Rabu (22/4/2026)

Kegiatan konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, dan di dampingi oleh Dirreskrimsus Kombes Pol. Taufik Nurmandia, serta jajaran Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jambi, dan dihadiri sejumlah awak media.

Dalam keterangannya, Kabid Humas menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait adanya praktik ilegal penyuntikan atau pemindahan isi tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

“Berdasarkan laporan masyarakat, tim melakukan penyelidikan dan menemukan adanya aktivitas pemindahan isi tabung gas subsidi ke tabung non-subsidi tanpa izin di wilayah Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Kombes Pol. Erlan Munaji.

Ia menjelaskan, bahwa tim Subdit I Ditreskrimsus melakukan pengecekan ke lokasi dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 kilometer. Setibanya di lokasi, petugas mendapati tiga orang pelaku tengah melakukan aktivitas ilegal tersebut.

“Di lokasi, petugas menemukan tiga orang berinisial RA, RS, dan HA. Namun saat dilakukan penindakan, dua orang melarikan diri, sementara satu orang berhasil diamankan,” jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku RA mengaku bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas perintah seseorang berinisial DS. Tim kemudian melakukan pengembangan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud.

“Dalam pengembangan, petugas mengamankan seorang pria berinisial MPS yang berperan sebagai pengantar tabung gas 3 kg bersubsidi ke lokasi penyuntikan. Saat ini yang bersangkutan telah diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” tambahnya.

Polda Jambi menegaskan bahwa praktik penyalahgunaan distribusi gas subsidi ini sangat merugikan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kapolda Jambi melalui Kabid Humas menyampaikan komitmennya dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan barang bersubsidi.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penyalahgunaan distribusi gas subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Kapolda Jambi juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya praktik serupa di lingkungan sekitar.

“Peran serta masyarakat sangat kami butuhkan. Kami pastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional dan tuntas,” tutupnya.

Sorotan Publik Terhadap Kasus Alung, Polda Jambi Tegaskan Proses Penyidikan Berjalan Profesional

Hukrim

Jambi — Menyikapi meningkatnya perhatian publik terhadap penanganan kasus narkotika dengan tersangka Alung, Bidang Humas Polda Jambi memastikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Jambi tetap berjalan sesuai prosedur dan prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Kapolda Jambi menegaskan komitmen jajarannya dalam menjalankan proses penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Bapak Kapolda Jambi menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Jambi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kabid Humas.

Lebih lanjut disampaikan, Kapolda Jambi juga mengapresiasi perhatian dan partisipasi masyarakat serta LSM, khususnya yang bergerak di bidang pencegahan narkotika, dalam mengawal penanganan kasus tersebut.

“Kapolda Jambi menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat, baik berupa masukan, kritik, maupun apresiasi. Hal tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang positif dalam penegakan hukum,” lanjutnya.

Namun demikian, Kabid Humas menegaskan bahwa terdapat batasan dalam penyampaian informasi kepada publik, mengingat proses penyidikan masih berlangsung dan memerlukan kehati-hatian.

“Perlu dipahami bahwa tidak semua materi penyidikan dapat disampaikan ke publik pada tahap ini. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan penyidikan berjalan optimal,” jelas Kabid Humas.

Selain itu, Kapolda Jambi juga mengingatkan bahwa jaringan narkotika yang dihadapi merupakan sindikat terorganisir yang memiliki kemampuan dalam menganalisis informasi yang berkembang di ruang publik.

“Jaringan narkotika yang ditangani bukanlah jaringan biasa, melainkan sindikat terorganisir yang memiliki kemampuan memanfaatkan informasi untuk mengubah modus operandi,” tambahnya.

Kabidhumas Polda Jambi juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Polda Jambi berkomitmen penuh dalam penanganan kasus narkotika secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami mengapresiasi perhatian masyarakat dan LSM sebagai bentuk kontrol sosial. Namun kami juga mengajak semua pihak untuk memahami bahwa ada batasan dalam penyampaian informasi demi menjaga efektivitas penyidikan. Kami pastikan perkara ini akan diungkap secara menyeluruh hingga ke akar jaringan, dan setiap perkembangan akan kami sampaikan secara resmi kepada publik.”tutup Kabid Humas.

Ditreskrimum Polda Jambi Dalami Keterlibatan Tiga Anggota Polri Terkait Rudapaksa

Hukrim

Jambi – Maraknya informasi dan video yang beredar di tengah masyarakat terkait dugaan kasus rudapaksa yang melibatkan oknum anggota kepolisian di wilayah Jambi menjadi perhatian serius. Berbagai narasi yang berkembang di ruang publik turut mendorong percepatan penanganan kasus secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, diketahui bahwa pihak penasihat hukum (PH) dari korban berinisial Sdri. C juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri sebagai bentuk upaya mencari keadilan dan memastikan penanganan perkara berjalan secara objektif.

Menanggapi hal tersebut, Polda Jambi terus melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan penegakan Kode Etik secara internal. Terhadap Dua Personel Polda Jambi An Bripda S dan Bripda N telah di lakukan proses penyidikan dan telah di proses sidang KKEP dengan putusan PTDH, dan terhadap tiga personel Polda Jambi Lainnya yang diduga terlibat telah menjalani proses Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Namun keluarga korban masih terus mencari keadilan terkait keterliban tiga anggota Polda Jambi dalam kasus Rudapaksa yang menimpa Korban sdri C.

Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa seluruh proses yang berjalan dilakukan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku, baik dalam aspek pidana maupun kode etik.

“Penyidik Ditreskrimum Polda Jambi saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap tiga personel Polda Jambi yang diduga terlibat dalam tindak pidana rudapaksa. Proses ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kabid Humas juga menegaskan bahwa institusi Polri, khususnya Polda Jambi, tidak akan mentolerir setiap bentuk pelanggaran hukum, apalagi yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Kami pastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas tanpa pandang bulu. Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga marwah institusi Polri serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kabid Humas mengajak seluruh pihak untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya.

Polda Jambi menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum, menjaga integritas institusi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Buron Enam Bulan Alung Kasus 58 Kg Sabu Ditangkap, Ditinggal Sendirian Alung Kaburlah

Hukrim

Jambi - Dengan pengawalan ketat sejumlah petugas Provost Polda Jambi, Muhamad Alung Ramadhan merupakan tersangka kasus narkotika sebanyak bara 58 kilogram sabu yang menjadi buronan sejak enam bulan lalu, Kamis (16/04/2026) akhirnya berhasil ditangkap kembali dari pelarianya.

Tersangka ditangkap usai sejumlah petugas Ditnarkoba membuntuti mobil yang dikendarainya disekitar jalan lintas timur Sumatera Kabupaten Tanjabarat. Selain tersangka juga terdapat lima orang lainya yang saat ini masih diperiksa keterlibatanya.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar, menyatakan 9 oktober 2025 lalu, tersangka bersama dua tsk lain A-G dan J-A ditangkap saat membawa sabu dengan dua unit mobil. Hingga ditemukan 58 kilogram sabu didalam mobil yang ditinggal kurir lain D-K dikawasan Banyulincir Sumatera Selatan. Status D-K juga masuk dalam daftar pencarian orang (dpo).

sehari setelahnya, disaat menjalani pemeriksaan tersangka dengan tangan diborgol ditinggal sendirian diruang pemeriksaan, nekat melepaskan tali tist borgol hingga melalui jendela belakang lantai tiga, turun keluar Mapolda Jambi.

Upaya pencarian hingga kepulau jawa dilakukan namun tersangka tidak ditemukan. Kasus kabur ini terkuak kepublik saat kedua tersangka A-G dan J-A-menjalani persidangan/.

Tersangka mengaku memanfaatkan kelengahan petugas penyidik agar bisa kabur. Para tersangka merupakan kurir narkoba jaringan internasional, keberadaan bandar/pemilik sabu diketahui berada di negara tetangga.

"Alhamdullilah tadi malam tersangka Alung ditangkap dijalan raya disaat dibuntuti petugas. Didalam mobil ada 5 orang lainya yang kini masih menjalani penyidikan.Tersangka diperiksa oknum penyidik yang sudah dihukum. Saat pemeriksaa berlangsung, tersangka ditinggalkan sendirian diruang penyidikan, "terang Kapolda.

Tersangka Alung pun mengakui memanfaakan kelengahan petugas agar bisa kabur. Petugas penyidik sudah dicopot dari jabatanya serta menjalani hukuman maupun penundaan kenaikan pangkat.

Pihak Polda Jambi berkomitmen guna mengungkap jaringan peredaran narkoba tersebut.